FOODSERVICE TODAY Magazine - May 2014

In this issue

Bergelut dengan Perizinan

Kenyataan meningkatnya wisman 2014 ini membuktikan kalau Indonesia sudah semakin diminati secara luas sebagai tujuan wisata. Selain peluang bisnis, konsekuensi dari semakin populernya daerah-daerah di Nusantara adalah perlunya kecepatan dan fleksibilitas mengurus pendirian usaha. Harus diakui, Indonesia adalah negara yang berada di urutan bawah dalam hal kemudahan dan kecepatan perizinan.

Survei “Doing Business 2014” yang dilakukan International Finance Corporation meletakkan 10 indikator untuk mengukur kemudahan melakukan bisnis di suatu negara. Dari sepuluh itu, kita bisa mengambil empat persoalan krusial yang menyelubungi persoalan perizinan di Indonesia.

Persoalan pertama adalah prosedur dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Indonesia berada di urutan 175 dari 189 negara atau lokasi ekonomi yang yang sulit untuk memulai usaha. Persoalan kedua adalah prosedur pembangunan tempat usaha (urutan 88). Ketiga, prosedur mendapatkan pasokan listrik (urutan 121) yang membutuhkan 6 prosedur dan waktu selama 101 hari. Sedangkan keempat, pengurusan jual beli atau pengalihan hak milik properti (urutan 101).

Kalau pemerintahan daerah Jakarta baru saja menyetujui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP), ini harus diterima sebagai sesuatu yang melegakan sekaligus menyedihkan.

Akhirnya, memang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi proses itu butuh waktu untuk mengubah dan membiasakannya. Sehingga, tekad yang kuat dari pemegang mandat kekuasaan juga menjadi kunci utama dalam merealisasikan janji-janji perizinan yang mudah, cepat dan murah secara utuh.