Perbaikan Regulasi Sistem Jaminan Pensiun

Sistem jaminan pensiun yang besar, inklusif, dan berkelanjutan perlu diperkuat pemangku kebijakan, di tengah masih rendahnya cakupan perlindungan hari tua. Untuk merealisasikannya, perlu pula perbaikan regulasi dalam sistem jaminan pensiun nasional untuk memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan nilai manfaat, serta menjamin keberlanjutan pembiayaan program di masa depan.

- 

Oleh Totok HS

“Harus ada pembaruan regulasi agar program ini benar-benar inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang layak bagi pekerja Indonesia,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto.

Dalam aspek kepesertaan, Edy Wuryanto mengusulkan revisi terhadap Pasal 39 hingga Pasal 42 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Hal itu guna membuka akses Program Jaminan Pensiun (JP) bagi seluruh pekerja, termasuk sektor informal, dan mewajibkan pekerja mikro serta kecil untuk ikut serta.

Selain itu, ia mendorong revisi Pasal 14 dan Pasal 17 UU SJSN agar pemerintah dapat membiayai iuran JP bagi pekerja miskin dan tidak mampu, sehingga kelompok rentan ini tetap mendapatkan perlindungan sosial hari tua.

Edy Wuryanto juga menekankan pentingnya penerbitan segera Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Pasal 23 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, untuk mengatur pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk JP bagi ASN.

"Ini penting agar keberlangsungan kepesertaan tetap terjaga ketika seseorang berpindah status dari pekerja swasta ke ASN, atau sebaliknya," ujarnya.