Meningkatkan Kesejahteraan Daerah

JAKARTA, ID - Pemerintah memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 didesain untuk mendukung pemerataan kesejahteraan daerah. Dalam hal ini, Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan diarahkan untuk mendukung daya saing melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif dan penguatan local taxing power.

- 

Dengan begitu, TKD diharapkan dapat memperbesar dampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Adapun DPR dan pemerintah menyepakati target defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48% hingga 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Target pendapatan negara pada RAPBN 2026 sebesar 11,71% hingga 12,31% PDB, terdiri atas penerimaan pajak 8,90% hingga 9,24% PDB, kepabeanan da cukai 1,18% hingga 1,30% PDB, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63% hingga 1,76% PDB.

Sementara itu, target belanja negara masih belum disepakati. Pembahasan terakhir mengusulkan belanja negara berada pada rentang 14,19% hingga 14,75% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, APBN 2026 dirancang sebagai instrumen negara dalam mencapai agenda prioritas pembangunan nasional sekaligus melakukan fungsi alokasi dan distribusi untuk pemerataan kesejahteraan melalui dana Transfer ke Daerah (TKD) yang terukur dan akuntabel.