Tata Ulang Anggaran Pendidikan Sekolah Gratis

Reformulasi dan realokasi anggaran pendidikan perlu dilakukan untuk merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang memutuskan pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta harus gratis. Tata ulang alokasi anggaran pendidikan dimaksudkan agar tepat sasaran dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

- 

Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira mengatakan, anggaran pendidikan sepatutnya diutamakan untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar kementerian itu dapat menjalankan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 tersebut.

"Alokasi anggarannya hanya Rp 33,55 triliun untuk tahun anggaran 2025, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pendidikan pada kementerian/lembaga lainnya sebesar Rp 104,47 triliun," kata Nilam di Jakarta, Rabu (2/5).

Menurut dia, anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai penyelenggara pendidikan dasar dan menengah saat ini masih tergolong kecil untuk membina dan mengelola hampir 200 ribu satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Tanah Air.

"Penganggaran itu sangat tidak adil dan perlu dilakukan penataan ulang anggaran fungsi pendidikan yang lebih tepat sasaran," ujarnya.

Seperti diketahui, pada 27 Mei 2025, MK memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 di MK RI.