Geo Energi - December 2013

この号では

Tak Putus Dirundung Prahara

Setahun pasca pembubaran BP Migas, nasib penggantinya terus didera prahara. Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), penerus BP Migas, harus berjuang mengembalikan jatidiri dan mengejar target lifting migas setelah didera isu miring soal suap. Tarik menarik kepentingan besar masih kuat di rumah migas ini.

“Justru keberadaan SKK Migas penting untuk menyelamatkan industri migas di tanah air.”

November 2013, tepat setahun akhir tragis kisah Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas).Pada sidang terbuka, 13 November 2012 lalu, melalui Surat Keputusan bernomor MK No 36/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membubarkan BP Migas.

Mahkamah membatalkan pasal 1 angka 23 dan pasal 4 ayat, pasal 41 ayat 2, pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 59 huruf a dan pasal 61 dan pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UU 1945. Pasal yang dianulir tersebut menyatakan bahwa pengelolaan migas ini diserahkan ke BP Migas yang merupakan wakil pemerintah.
Mahkamah membubarkan BP Migas karena dianggap telah melakukan inefisiensi terhadap kekayaan rakyat dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik migas. Seharusnya, seluruh aktivitas pengelolaan kegiatan hulu migas dilakukan atas seizin pemerintah.

Mahkamah juga menganggap BP Migas rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan proasing.