Regulasi PP Tunas Disorot, Akuntabilitas Platform Digital Dipertanyakan

Dalam lanskap digital yang semakin kompleks, perlindungan anak menjadi isu mendesak yang tak bisa ditunda. Aktivitas anak di ruang digital (internet) terus meningkat seiring dengan arus digitalisasi yang makin kencang. Namun, tanpa kesiapan yang memadai, anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai ancaman digital.

- Emanuel Kure

Mencermati kondisi tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Meski demikian, sejumlah pemerhati digital menilai, kehadiran PP Tunas belum memadai untuk melindungi dan memastikan keamanan anak-anak di ruang digital. PP Tunas disebut masih tersisa banyak celah. Terutama karena PP ini tidak memiliki standar teknis soal verifikasi usia, serta tidak adanya akuntabilitas dari platform digital.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) Nenden Sekar Aru memaparkan bahwa, hadirnya PP Tunas adalah langkah progresif, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki regulasi yang memandatkan platform digital agar ramah terhadap pengguna anak.

Namun menurutnya, PP ini masih menyisakan banyak celah. Tidak ada standar teknis untuk verifikasi usia dan persetujuan orang tua, belum ada definisi yang jelas soal tingkat privasi tinggi, dan pelibatan anak dalam desain sistem juga belum menjadi kewajiban.

Ia juga mengkritik lemahnya akuntabilitas platform digital yang mengendalikan algoritma dan monetisasi konten namun sering kali lepas dari tanggung jawab atas dampaknya terhadap anak.

"Hak anak bukan hanya urusan negara, tetapi juga tanggung jawab platform sebagai aktor digital utama," kata Nenden dalam keterangan persnya, dikutip Selasa (7/7/2025).

Untuk itu, Ia mendorong adaptasi prinsip seperti privacy by design, child impact assessment, dan penyediaan fitur pelaporan yang ramah anak sebagai komponen wajib dalam layanan digital.